gubernur dki jakarta joko widodo mengaku enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) untuk pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria yang biasa disapa jokowi tersebut menyebutkan, penandatanganan surat tersebut tak masuk akal.
ia malahan memberi contoh perbandingan rencana proyek yang dilaksanakan badan usaha milik negara (bumn) dan tak membutuhkan tanda tangan presiden ri agar dapat mencari anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. apabila gitu maka dirut bumd saja, papar jokowi dalam balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
- Promosi Bisnis Internet
- Belanja Online ke sini saja
- Belanja Online ke sini saja
- Promosi Bisnis Internet
jokowi menyatakan bahwa dan seharusnya menandatangani surat itu adalah bagian yang mencari dana anggaran langsung yakni, direktur utama pt. mrt jakarta dibuat konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau saya dan tanda tangan, berarti aku mesti ngawasi berbagai tiap detik, menit, produk. kayak enggak banyak kerjaan saja aku, katanya.
penolakannya untuk menandatangani surat tersebut, lanjutnya, serta dibuat jenis preventif manakala pembangun mrt menggarap penyelewengan pada penggunaan dana.
kalau diselewengkan, saya serta dan harus tanggungjawab, katanya.
sptjm merupakan salah Satu persyaratan dan diminta oleh menteri keuangan supaya pihak pemprov dki bisa mencairkan hibah dana 49 persen daripada total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.