Aiptu Labora Sitorus resmi ditahan di Rutan Bareskrim

anggota polres sorong papua aiptu labora sitorus resmi ditahan pada rumah tahanan badan reserse serta kriminal polri dalam jakarta.

hari ini dia dipercaya ditahan oleh penyidik serta ditempatkan dalam rutan bareskrim, tutur kepala biro penerangan penduduk divisi hubungan masyarakat polri brigjen pol boy rafli amar di jakarta minggu sore.

menurut boy, labora dipersangkakan dengan pasal 3, pasal 4 serta ataupun pasal 5 serta atau pasal 6 undang-undang nomor 8/2010 mengenai tindak pidana pencucian biaya dan atau pasal 78 ayat 5 dan 7 jo pasal 50 ayat 3 huruf f dan h undang-undang nomor 41/ 1999 tentang kehutanan dan telah diubah oleh undang-undang nomor 19/2004 mengenai penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1/2004 tentang berubahnya atas undang-undang nomor 41/1999 tentang kehutanan, ujarnya.

labora ditangkap pada kompleks perguruan tinggi ilmu kepolisian (ptik) dalam jalan tirtayasa, jakarta selatan, sabtu (18/5) kurang lebih jam 20.00 wib oleh tim penyidik bareskrim bersama polda papua.

Informasi Lainnya:

penangkapan dilakukan pada kompleks ptik, saat ini dan bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan selama bareskrim polri. hal ini tenntang melalui proses penyidikan dan telah berjalan mengenai dugaan transaksi mencurigakan, penimbunan bahan bakar minyak juga dan aktivitas pembalakan liar yang dilakukan perusahaan swasta pt saw serta pt rotua, tutur boy.

RUU KUHAP matangkan peran hakim pemeriksa pendahuluan

salah Satu poin bermanfaat pada rancangan undang-undang kitab hukum acara pidana (ruu kuhap) yang saat ini baru dibahas sebelum disahkan, yaitu membahas juga mematangkan peran hakim pemeriksa pendahuluan.

demikian dikatakan ketua publik dpp asosiasi advokat indonesia (aai) humphrey r.djemat dalam sela seminar nasional dan dialog panel bertema integrated criminal justice system serta sistem peradilan pidana terpadu di surabaya, sabtu.

dalam ruu kuhap tercantum kehadiran lembaga dan diberi nama hakim pemeriksa pendahuluan, ataupun disebut serta hakim komisaris. wewenangnya, menilai jalannya penyidikan serta penuntutan serta wewenang lain yang diberikan dengan undang-undang, ujarnya.

menurut dia, eksistensi serta peran hakim pemeriksa pendahuluan tercantum dalam sederat pasal di ruu kuhap yang sudah saat ini ada pada meja dpr.

Informasi Lainnya:

hakim pemeriksa pendahuluan diberi wewenang menilai tahap penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, bahkan sampai penyadapan percakapan telepon, tutur humphrey.

dalam ruu itu, juga dijelaskan peran polisi serta jaksa dan pada ini dapat menggarap penangkapan, penyitaan, penahanan pada tersangka hendak diambil alih oleh hakim pemeriksa pendahuluan, pas yang tertuang dalam draf ruu kuhap.

dalam rancangan kuhap dan diajukan pemerintah supaya mengganti uu nomor 8 tahun 1981, papar dia, kewenangan menahan betul tersangka selama rangka penyidikan paling berlalu diberikan selama lima hari serta mampu diperpanjang lima hari lagi dengan jaksa penuntut umum.

selanjutnya, bila waktu penahanan habis dengan begini penyidik mengajukan permohonan dengan tertulis kepada hakim pemeriksa pendahuluan melalui tembusan kepada jaksa penuntut umum.

berikutnya, sesudah mendapat surat dari penyidik mengenai permohonan perpanjangan penahanan, hakim pemeriksa pendahuluan wajib mengenalkan serta menunjukan pada tersangka.

pemberitahuan kepada tersangka tersebut bisa diutarakan melalui surat serta mendatangi secara langsung tersangka melalui mengajarkan tindak pidana yang disangkakan, hak tersangka, dan perpanjangan penahanan. hakim pemeriksa pendahuluan dapat memperpanjang masa penahanan selama 20 hari juga perpanjangan tersebut disampaikan pada tersangka, ujarnya.

tidak hanya itu saja, hakim dan mampu mengambil langkah apakah betul tersangka bisa ditahan bagaimana tak. seperti, polisi, jaksa atau advokat bisa mengajukan permohonan betul tersangka misal dalam keadaan hamil serta lumpuh maka hakim pemeriksa yang mau menentukan apakah hendak mengerjakan penahanan serta tak.

bahkan, hakim pemeriksa pendahuluan juga diberi kewenangan memutuskan sah atau tidaknya penahanan. kalau sudah penahanan dilakukan melalui tidak sah, hakim pemeriksa pendahuluan bisa memutuskan tersangka berhak memperoleh ganti kerugian.

humphrey mengajarkan, hakim pemeriksa pendahuluan dibebaskan daripada tugas mengadili semua bidang perkara serta tugas lain dan ada kaitan melalui tugas pengadilan negeri. hakim dan tak berkantor dalam pengadilan, ternyata berkantor di tidak jauh rumah tahanan negara.

dia membuka tugas sebab jabatannya benar diri juga penetapan atau putusan hakim pemeriksa pendahuluan tak dapat diajukan banding serta kasasi, tutur dia.

Jokowi penuhi panggilan Komnas HAM

gubernur dki jakarta, joko widodo (jokowi), selama jumat mengikuti panggilan dari komisi nasional hak asasi manusia (komnas ham) agar memberikan keterangan mengenai masyarakat waduk pluit yang menolak dipindahkan ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

ini saya datang. lalu hendak datang tapi datanya belum banyak. kini saja datanya baru ada yang kurang, kata jokowi di kantor komnas ham di jalan latuharhary, jakarta.

ketua komnas ham nur laila juga komisioner komnas ham sub komisi pemantauan serta penyelidikan, siane indriani menerima jokowi tiba dalam kantor komnas ham.

jokowi yang tiba pada kantor komnas ham sekitar jam 09.15 wib langsung menjalankan data juga membeberkan data dan dia punya tenntang pemindahan penduduk dan bermukim di kurang lebih waduk pluit.

Informasi Lainnya:

menurut dia, hingga sekarang rumah susun yang sudah siap digunakan supaya relokasi warga pluit merupakan rusun marunda, rusun pinus dan rusun cakung.

kalau yang banyak di sekitar itu, ada dua objek wisata yakni rusun muara baru, luar batang. tapi memang belum siap, ujarnya.

ia juga mengajarkan bahwa penduduk dan meminta rumah selama waduk pluit dapat menyewa properti susun yang sudah dilengkapi melalui furnitur dan perangkat properti tangga dengan biaya rp150 ribu per bulan.

nanti ada tv, kulkas, kompor, meja serta kursi makan, katanya.

Jokowi penuhi panggilan Komnas HAM

gubernur dki jakarta, joko widodo (jokowi), dalam jumat memenuhi panggilan daripada komisi nasional hak asasi manusia (komnas ham) agar memberikan keterangan mengenai warga waduk pluit dan menolak dipindahkan ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

ini aku datang. lalu akan datang namun datanya belum banyak. kini saja datanya masih ada dan kurang, tutur jokowi pada kantor komnas ham pada jalan latuharhary, jakarta.

ketua komnas ham nur laila juga komisioner komnas ham sub komisi pemantauan dan penyelidikan, siane indriani melayani jokowi tiba di kantor komnas ham.

jokowi dan tiba selama kantor komnas ham kurang lebih pukul 09.15 wib segera membuka data dan membeberkan data yang dia miliki tenntang pemindahan masyarakat yang bermukim dalam sekitar waduk pluit.

Informasi Lainnya:

menurut dia, sampai sekarang properti susun yang sudah siap digunakan untuk relokasi warga pluit merupakan rusun marunda, rusun pinus dan rusun cakung.

kalau dan banyak di sekitar itu, banyak dua objek wisata yakni rusun muara masih, luar batang. namun telah belum siap, ujarnya.

ia dan menjelaskan kiranya penduduk yang meminta properti selama waduk pluit mampu menyewa properti susun dan sudah dilengkapi dengan furnitur dan perangkat rumah tangga dengan biaya rp150 ribu per bulan.

nanti banyak tv, kulkas, kompor, meja serta kursi makan, katanya.

KPK akan periksa lagi Hilmi Aminuddin besok

ketua dewan syuro partai keadilan sejahtera hendak tinggal diperiksa oleh komisi pemberantasan korupsi selama kamis (16/5).

benar hilmi aminuddin besok diperiksa untuk saksi agar tersangka af (ahmad fathanah) dan lhi (luthfi hasan ishaaq), tutur juru bicara kpk johan budi di jakarta, rabu.

hilmi sebelumnya diperiksa di selasa (14/5) dibuat saksi jumlah suap pengurusan kuota impor daging sapi selama kementerian pertanian melalui tersangka ahmad fathanah.

dalam pemeriksaan itu hilmi diminta agar mengonfirmasi rekaman pembahasan telepon milik ahmad fathanah.

Informasi Lainnya:

rekaman semuanya dibuka, namun semuanya `bluffing` isinya, maksudnya tanya saja ke penyidik, papar hilmi seusai pemeriksaan sekitar enam merek selama selasa (14/5).

perwakilan divisi hukum pks zainuddin paru mengatakan bahwa rekaman itu merupakan rekaman fathanah dan bicara melalui bagian lain mengenai ucapan fathanah yang mengatakan mengenal anak hilmi yaitu ridwan hakim.

bicara kiranya `ini aku sudah berhadapan melalui ridwan, putra ustad hilmi` tentang keuntungan ini serta seterusnya, penyidik tanya apakah tahu suara ini, ustad hilmi cuma hapal suara fathanah saja, jelas zainuddin.

hilmi aminuddin serta ridwan hakim disukai mempunyai peternakan sapi seluas 4 hektar selama daerah cibodas, jawa barat, terdapat kurang lebih 1.000 ekor sapi.

pasca pemeriksaan hilmi aminuddin, terjadi kericuhan antara para jurnalis melalui sejumlah pria dan diduga pengawal hilmi.

menanggapi kericuhan tersebut johan budi mengatakan kiranya kpk hendak mengantisipasi supaya hal tersebut tidak terulang lagi di kamis.

hari ini kpk serta menggeledah kantor dewan pimpinan pusat (dpp) pks di jalan tb simatupang jakarta selatan yakni pada ruang staf bendahara, rumah singgah serta website singgah dan di kantor bengkel.

dalam persentasi suap impor sapi, kpk sudah memutuskan lima orang tersangka yakni luthfi hasan ishaaq, ahmad fathanah, dua pihak direktur pt indoguna utama dan bergerak dalam jenis impor daging yaitu juard effendi dan arya abdi effendi serta direktur utama pt indoguna utama maria elizabeth liman.

fathanah bersama lutfi hasan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a ataupun b ataupun pasal 5 ayat (2) atau pasal 11 uu no. 31/1999 sebagaimana sudah diubah menjadi uu no. 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp mengenai penyelenggara negara yang menerima kejutan atau janji mengenai kewajibannya.

keduanya dan dikenakan disangkakan menggarap pencucian uang dengan sangkaan melanggar pasal 3 atau pasal 4 serta pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2010 perihal tindak pidana pencucian uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp.

sementara elizabeth, juard serta arya effendi diduga melanggar pasal 5 ayat (1) serta pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana sudah diubah merupakan uu no. 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp tentang pemberian hadiah atau janji pada penyelenggara negara.

juard dan arya ditangkap kpk pasca menyerahkan uang senilai rp1 miliar terhadap fathanah, kpk telah menyita biaya tersebut yang merupakan bagian mutu suap dan seluruhnya diduga mencapai rp40 miliar dengan perhitungan commitment fee per kilogram daging merupakan rp5.000 dengan pt indoguna membayar kuota impor hingga 8.000 ton.

mentan suswono, luthfi hasan ishaaq, ahmad fathanah, maria elisabeth liman serta asisten mentan, soewarso sudah berhadapan di 11 januari di hotel aryaduta medan untuk membahas kuota impor daging sapi.

BBPOM gerebek pabrik kosmetik ilegal di Purwokerto

balai sulit pengawas obat serta makanan (bbpom) semarang bersama dinas kesehatan (dinkes) kabupaten banyumas menggerebek sebuah pabrik kecantikan ilegal pada purwokerto, rabu.

saat dikonfirmasi wartawan di sela-sela penggerebekan, petugas bbpom semarang, d kristina menyatakan bahwa properti selama kawasan perumahan elit, permata hijau blok 8 nomor 57 diduga dimanfaatkan dijadikan pabrik dan memproduksi kosmetik ilegal.

usaha ini tak memiliki izin produksi, tapi sudah beroperasi dari dua bulan terakhir, katanya.

menurut dia, pihaknya bersama dinkes banyumas sering memperoleh laporan juga pengaduan daripada masyarakat khususnya mahasiswi juga perempuan muda tenntang dugaan peredaran kosmetika ilegal ini.

Informasi Lainnya:

bahkan, kata dia, suatu salon kosmetik dalam banyumas sudah ditutup dari dua bulan 2012 karena menggunakan koleksi kosmetika yang ada kandungan unsur-unsur berbahaya.

dalam penggerebekan ini, lanjut dia, pihaknya menyita puluhan kardus berisi berbagai jenis kosmetika ilegal.

produk dan kami sita ini bermacam jenisnya, seperti krim pagi, krim siang, dan krim malam. kami baru mesti melakukan uji laboratorium supaya mengetahui kandungan unsur kimia di koleksi kosmetika ini, ujarnya.

menurut dia, pabrik kosmetika cv dse dikenal milik asli masyarakat berinisial s dan mempekerjakan 10 karyawan, tiga pihak di antaranya lulusan d3 farmasi.

sementara tersebut, kepala jenis pengendalian dan pembinaan sumber daya kesehatan (p2psdk) dinkes banyumas ronin hidayat menyampaikan kiranya pihaknya menerima laporan daripada konsumen dan mengalami iritasi akibat menggunakan produk kosmetika ilegal ini.

kami telah curiga sejak dua bulan 2012 karena sebelumnya, kami menutup suatu salon dan jual kosmetika ilegal, ujarnya.

menurut dia, kosmetika ilegal ini dijual murah melalui sasaran mahasiswi serta perempuan muda.

sementara wartawan dan sedang meliput penggerebekan itu, diusir dengan benar wanita dan diduga dijadikan pemilik pabrik kosmetika ilegal tersebut.

kita telah miliki izin, papar wanita tersebut sambil mengusir wartawan dan masuk ke pada rumah.

Genangan air di Makassar picu kemacetan lalu lintas

genangan air hujan pada sederat jalan dan perumahan dalam kota makassar, sulawesi selatan, telah memicu kemacetan arus kemarin lintas.

hujan yang mengguyur di sore hari sekitar tiga produk, menyebabkan jalan urip sumoharjo serta perintis kemerdekaan tergenang, kata salah benar warga batua, panaikang nurdin syam, pada makassar, senin.

dia menungkapkan, akibat kondisi itu terjadi perlambatan arus lalulintas pada pertigaan jalan perintis kemerdekaan juga kawasan pltd tello, makassar.

apalagi tidak jauh dari lokasi itu terdapat mal mtos, oleh karenanya kemacetan tidak bisa dihindari, papar pengendara roda empat ini.

Informasi Lainnya:

kondisi serupa serta terjadi dalam kurang lebih pertigaan jalan perintis kemerdekaan dan gerbang perumahan bumi tamalanrea permai, makassar.

hal itu diakui pengendara roda dua muh jufriadi pada makassar.

menurut mahasiswa universitas muslim indonesia makassar ini, supaya dapat hingga ke properti kontrakannya memerlukan waktu sejam dari kampusnya.

padahal di kondisi normal cuma perlu masa setengah jam saja, ujarnya.

genangan diduga dipicu dengan proyek pelebaran dan peninggian jalan di jalan urip sumoharjo dan perintis kemerdekaan dan tidak ditunjang dengan saluran pembuangan dan memadai.