badan pemeriksa keuangan (bpk) mendapatkan sejumlah kelemahan atas pengelolaan serta pertanggungjawaban web jaminan kesehatan warga (jamkesmas) serta garansi kesehatan daerah (jamkesda) di 33 provinsi semua indonesia.
bpk mengambil kesimpulan kehadiran kelemahan yang signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo di jakarta, selasa.
hadi menungkapkan, kelemahan tersebut diantara lain belum keberadaan database kepesertaan yang akurat, pemuktakhiran data penduduk miskin tak diselenggarakan dengan baik dan keberadaan perbedaan data penduduk miskin antar instansi.
kemudian, ia melanjutkan, terdapat risiko masyarakat miskin belum memperoleh pelayanan kesehatan tidak mengeluarkan biasa karena tidak tercakup pada program jamkesmas dan jamkesda.
selain itu banyak penyaluran, pencairan, penggunaan serta pertanggungjawaban dana jamkesmas dan belum pas dengan pedoman pelaksanaan jamkesmas di 2010 dan 2011, ujarnya.
Lainnya: Melangsingkan Perut - Obat Pelangsing - Obat Pelangsing Badan - Menurunkan Berat Badan
menurut dia, kelemahan itu bisa menganggu lokasi web jamkesmas serta jamkesda supaya memenuhi hak masyarakat miskin dan tak mampu, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h juga uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk terkait pelayanan kesehatan warga selama beberapa rumah sakit milik pemerintah juga menemukan adanya ketidakefisienan dalam hal perbekalan farmasi dan standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dibandingkan 66 rumah sakit dan diperiksa, cuma Salah satu rsud dan sudah efektif pada membangun pelayanan obat pada instalasi farmasi, tutur hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain disamping pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi yang tidak optimal merupakan tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi dan belum memenuhi objek wisata semua tahapan.
selain tersebut, baru banyak sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, serta rawat jalan dan tak pas standar sehingga pelayanan tak optimal, ujarnya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan warga dan bermutu, alami, efisien serta terjangkau sehingga properti sakit umum mesti berbenah supaya meningkatkan pelayanan melalui lebih efektif.
dengan itulah, sudah semestinya tak ada masyarakat yang tidak mampu dilayani melalui baik oleh properti sakit, terlebih rumah sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, menurut data 2012, pemerintah telah memiliki sebanyak 627 unit properti sakit dalam semua indonesia.